Soal Starlink, Evita Peringatkan eksekutif Agar Adil serta Ungkap Potensial Bahaya Baru

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty memohonkan pemerintah yang digunakan terlanjur memberikan “karpet merah” untuk Starlink , untuk bersikap adil serta konsisten. Jika tidak, Evita was-was dua hingga tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi kemudian internet ke Tanah Air berkemungkinan bangkrut, dan juga negara kehilangan kontrol dengan segera menghadapi infrastruktur komunikasi.

“Saya harap pemerintah mendengar juga pernyataan operator kita pada pada negeri yang selama ini telah dilakukan berpartisipasi pada perkembangan telekomunikasi lalu internet pada Indonesia. Berikan mereka itu equal playing field dengan keadilan pada pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politikus PDI Perjuangan ini, Kamis (23/5/2024).

Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market, padahal Negara Indonesia punya acara satelit sendiri dan juga metamorfosis digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, pada waktu dibujuk-bujuk untuk penanaman modal Tesla ke Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.

Menurut Evita, sebagai sesama pemain dalam bidang internet, Starlink harusnya memenuhi beraneka kewajiban yang mana sejenis seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban establishment badan bisnis yang dimaksud berkedudukan ke Indonesia, Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek prospek interferensi, penerapan kebijakan perpajakan serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek proteksi lalu keamanan data, dan juga aspek kedaulatan bangsa.

Evita mengingatkan, regulasi yang digunakan bukan cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang digunakan mempunyai kemampuan besar. Terlaksana juga persaingan yang digunakan bukan seimbang. Jika biaya langganan Starlink turun besar seperti yang direncanakan oleh perusahaan, operator telekomunikasi lokal di dalam Indonesi mungkin saja kesulitan bersaing di hal nilai layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan jumlah agregat pelanggan yang dimaksud beralih ke Starlink.

“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal dalam Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun sikap bersaing di sektor telekomunikasi domestik. Oleh oleh sebab itu itu, wajib ada regulasi yang dimaksud jelas, kerja sebanding dengan pemangku kepentingan, lalu strategi kegiatan bisnis yang digunakan adaptif. Ini adalah kalau tidaklah segera diatur, di dua atau tiga tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi lalu internet dalam Indonesi bisa jadi bangkrut,” kata Evita.

Evita menyebut, ketergantungan pada layanan internet satelit seperti Starlink yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol segera menghadapi infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atau koordinasi di situasi konflik.

“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan akan tak berguna dikarenakan bukan ada akses ke Starlink. Kemudian, kemungkinan campur tangan asing di operasional komunikasi, juga masalah terhadap fungsi penting pemerintah dan juga militer pada koordinasi serta respons darurat,” ucapnya.

Tak hanya saja itu, ancaman akses yang dimaksud tiada diinginkan oleh negara asing atau entitas jahat terhadap infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang digunakan dapat merugikan keamanan nasional.

“Penggunaan layanan Starlink yang tersebut tidaklah mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) serta NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah di mengawasi kemudian mengantisipasi peluang ancaman keamanan siber,” ucapnya.

“Pemerintah kita sudah ada terlanjur kasih karpet merah ke Elon Musk sebelum regulasi yang dimaksud kuat disiapkan. Hal ini membahayakan kedaulatan digital serta keamanan negara. Saya minta agar regulasi tentang layanan ini diatur, harus adil, lalu konsisten,” kata Evita

Artikel ini disadur dari Soal Starlink, Evita Peringatkan Pemerintah Agar Adil dan Ungkap Potensi Bahaya Baru