JAKARTA – Tanah Air Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Jokowi cermat pada memilih kemudian menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan juga Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.
ICW mengumumkan pansel Capim KPK 2019 bentukan Presiden Jokowi dinilai sarat akan kontroversi. “Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas pada waktu langkah-langkah penjaringan, kemudian tidak ada mengakomodasi masukan masyarakat,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (9/5/2024).
Akibat kontroversi pansel tersebut, kata Kurnia, berdampak pada penegakan hukum KPK yang dimaksud bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan juga integritas komisionernya juga layak diragukan ketika ini.
“Dua pendatang yang digunakan sebelumnya diklaim terbaik oleh pansel (Firli Bahuri serta Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum akibat disinyalir melakukan praktik korupsi. Ini adalah tentu berubah menjadi bukti konkret betapa buruknya serangkaian seleksi Pimpinan KPK periode sebelumnya,” kata Kurnia.
Kurnia mengungkapkan tiga kriteria yang mana penting dijadikan dasar bagi presiden untuk mengkaji figur-figur calon pansel mendatang. Salah satunya yakni kompetensi.
“Presiden harus menunjuk figur yang tersebut memahami keadaan pemberantasan korupsi ke Indonesia secara utuh kemudian mengetahui permasalahan-permasalahan dalam KPK belakangan waktu terakhir. Sehingga, orientasi kerja Pansel berbasis realita permasalahan sebenarnya,” jelasnya.
Kriteria kedua, kata Kurnia, yakni Integritas. Dalam hal ini, lanjut Kurnia, rekam jejak kandidat calon pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. “Sebab, bagaimana kemungkinan besar pansel bisa jadi menemukan kandidat calon Komisioner maupun Dewan Pengawas yang tersebut clear, jikalau mereka belaka miliki rekam jejak buruk?” kata Kurnia.
Ketiga, terbebas dari konflik kepentingan. Jokowi harus secara cermat memperhatikan latar belakang figur-figur calon pansel, khususnya menyangkut relasi dengan institusi negara atau kelompok kebijakan pemerintah tertentu. “Jangan sampai pansel yang digunakan terpilih justru memiliki afiliasi khusus lalu memanfaatkan proses seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu,” tandasnya.
Artikel ini disadur dari Singgung Kasus Firli dan Lili Pintauli, ICW Minta Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK
