Prabowo Sebut pemilihan kepala daerah Mahal, Ketua DPD: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengutarakan pemilihan gubernur sangat mahal serta kepala wilayah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang digunakan wajib dipertimbangkan secara serius.

Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya diantaranya yang tersebut paling intens mengawasi lalu mengkaji serangkaian pemilihan kepala daerah Serentak 2024. DPD beranggapan pemilihan kepala daerah adalah pesta demokrasi penduduk dan juga eksistensi otonomi wilayah yang digunakan harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala wilayah berkualitas.

“Pernyataan Pak Presiden dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang digunakan mulai khawatir dengan langkah-langkah pilkada yang tersebut semakin tidaklah efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo pada beberapa pertarungan kami dengan beliau,” ujar Sultan, hari terakhir pekan (13/12/2024).

Di sisi lain, Pemilihan Kepala Daerah segera juga tidaklah menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat pada proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada serentak kemarin.

“Tingkat partisipasi rakyat di pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di pemilihan gubernur Ibukota bahkan belaka 58 persen lalu masih membesar upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

Artinya, diperlukan penyempurnaan di sistem urusan politik khususnya sistem pemilihan raya hingga sistem partai urusan politik ketika ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang dimaksud kemungkinan besar bisa saja memperbaiki sistem pemilihan umum pada waktu ini secara bertahap, salah satu opsi yang tersebut paling terjangkau dan juga efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

Tujuannya, kata Senator dengan syarat Bengkulu itu, agar Pengelola mampu menerjemahkan inisiatif pemerintah secara maksimal dan juga bisa saja dievaluasi kapan semata dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Pemimpin wilayah juga bisa jadi bekerja tanpa hambatan urusan politik lalu tekanan masyarakat lainnya.

Mantan Pengurus Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi juga mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi serta keinginan masyarakat. Karena ketika ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat perihal tahapan pilkada selama ini.

“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan kemudian harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi kebijakan pemerintah serta memberikan pemahaman untuk rakyat pada meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.

“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan juga menyebabkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.

Artikel ini disadur dari Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Ketua DPD: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan