JAKARTA – Staf Divisi Korupsi Politik Nusantara Corruption Watch (ICW) Seira Tamara menyalahkan wacana penambahan jumlah keseluruhan kementerian dari 34 berubah jadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Seira, penambahan nomenklatur kementerian itu akan segera merugikan masyarakat.
“Hal ini memperlihatkan untuk kita bahwa kita disuguhkan pada situasi ke mana tahapan pemerintahan ke depan dijalankan tidak berbasis kepentingan juga kemauan untuk membentuk kebijakan yang tersebut baik bagi masyarakat,” ujar Seira di diskusi bertajuk ‘Dampak Kecurangan pemilihan Presiden bagi pemilihan gubernur 2024’ di dalam Rumah Belajar ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Ibukota Selatan pada Selasa (7/5/2024).
“Tapi cuma untuk mengakomodir jabatan-jabatan yang mana dapat dikasihkan untuk orang-orang yang tersebut telah masuk ke di koalisi, penduduk yang telah memberi dukungan sebelumnya gitu,” sambungnya.
Seira menyoroti dukungan dalam bentuk koalisi gemuk pada Prabowo-Gibran akhirnya tidaklah ada yang mana gratis dan juga ikhlas. “Ini mirip yang dimaksud tadi kita bahas segala bentuk dukungan yang digunakan diberikan pada akhirnya enggak ada yang digunakan gratis lalu secara ikhlas, tapi ada timbal baliknya kemudian umumnya pemberian timbal balik sebagai jabatan kemudian lain sebagainya itu pada akhirnya yang tersebut berubah jadi merugi siapa? ya masyarakat,” ujarnya.
Seira juga menyoroti komunitas akan dipimpin oleh rezim pemerintahan yang duduk tidak ada berdasarkan kompetensi melainkan sekedar berbagi jabatan. Ia menganggap hal itu akan berdampak pada hajat hidup komunitas ketika dipimpin warga yang tersebut tak memiliki kapabilitas.
“Karena pada akhirnya kita hidup sebagai warga negara dipimpin oleh pemerintahan, oleh rezim yang dimaksud orang-orangnya duduk di dalam sana bukan berdasarkan kompetensi melainkan bagi-bagi jabatan saja. Ketika hal itu berjalan serta dia harus mengurus urusan kementerian, kenegaraan yang tersebut berdampak secara langsung pada hajat hidup komunitas gimana kita bisa saja miliki harapan bahwa kebijakan dibentuk baik buat kita toh khalayak yang digunakan duduk ke situ tak memiliki kapabilitas untuk itu,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Peneliti ICW Bilang Penambahan Kementerian Era Prabowo-Gibran Bakal Rugikan Masyarakat
