JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan eksekutif (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sebab secara garis besar sekolah Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila kemudian Kewarganegraan (PPKN).
“Dalam penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan juga 70% praktik,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika berubah jadi pembicara kunci pada kegiatan Menguatkan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Pemakaian Buku Teks Utama Pancasila pada Medan, Sumatera Utara, Jumat, (17/5/2024).
Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib pada kurikulum setiap jenjang sekolah pada rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila pada hidup hidup sebagai bangsa kemudian bernegara.
“Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang dimaksud menitikberatkan pada Pancasila di tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan juga habituasi,” paparnya.
Yudian berharap kegiatan yang disebutkan dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila dalam setiap jenjang satuan sekolah pada Indonesia.
Deputi Area Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi serta Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila.
“Upaya ini kita terus bekerja sebanding dengan beraneka sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan juga Teknologi. Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila dan juga mempunyai keterampilan”, ucapnya.
Prakoso juga mengemukakan tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Negara Indonesia Emas 2045.
Artikel ini disadur dari Pendidikan Pancasila Beda dengan PPKn, Kepala BPIP Perkuat Implementasi BTU di Sekolah
