JAKARTA – Deputi Sektor Pencegahan kemudian Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan bukan setuju Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengutarakan nama-nama calon menteri ke lembaganya. Diketahui, penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK pernah dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, nama-nama yang dimaksud diberikan penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, kemudian hijau. “Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan,” kata Pahala pada waktu ditemui dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/4/2024).
Menurutnya, penilaian yang dimaksud sangat berdampak terhadap karier seseorang. Menurutnya, apabila seseorang diduga melakukan perbuatan pidana korupsi, seharusnya diwujudkan tindakan tegas.
“Zalim loh pemukim distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya,” ujarnya.
“Kalau emang ada bukti ambil jangan duga-menduga, nasib warga berhenti. Itu pendapat saya,” sambungnya.
Pahala melanjutkan, jikalau hal yang disebutkan dibahas dalam level pimpinan, ia akan menolak usulan tersebut. “Tapi kalau pun ada saya dalam ratas (rapat terbatas) akan datang nolak, jangan dong, ini pidana. Kalau dibilang ukurannya normatif boleh, tapi kan ini pidana salah atau ngga. Dengan stabilo artinya anda bersalah, kalau bersalah kan udah ada jalurnya, ambil orangnya,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pahala Nainggolan Enggak Setuju Prabowo Tiru Jokowi Setor Nama Calon Menteri ke KPK
