JAKARTA – Negara Indonesia telah dilakukan menyelesaikan pemilihan 2024 untuk memilih presiden dan juga delegasi presiden dan juga Anggota DPR periode 2024-2029. Harapan dan juga tantangan besar terbentang luas pada mendirikan bangsa Indonesia, khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.
Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), penanganan kesulitan ini telah sangat tegas dengan dibubarkannya organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesi (HTI) yang tersebut mengusung ideologi khilafah. Kini pemerintahan baru ke bawah komando presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan akan tambahan tegas di memberantas ideologi-ideologi transnasional tersebut.
Dosen Magister Pengetahuan Politik Universitas Muhammadiyah Ibukota (UMJ) Prof Sri Yunanto mengatakan, walaupun organisasi kelompok yang disebutkan sudah ada dibubarkan, tapi sel-sel dia masih terus melakukan aksi dalam bawah tanah. Bahkan pada pemilihan raya 2024, kelompok ini sempat mengkristal pada kelompok pasangan calon (paslon) tertentu yang dimaksud tak menang.
“Artinya mereka itu akan terus melakukan pergerakan memasarkan ideologi dia dengan bervariasi gerakan. Seperti beberapa waktu kemarin ada video ramai kegiatan anak muda atau mahasiswa, dalam mana pembicaranya mengangkat ide lama seperti antidemokrasi, antipajak yang dimaksud dibenturkan dengan zakat. Kemudian ujung-ujungnya anti-NKRI,” ungkap Sri Yunanto Mingguan (12/5/2024).
Ia menilai, kegiatan itu berubah jadi tanda merek berjuang kembali ke permukaan sejak HTI dibubarkan pada 2017 dengan memanfaatkan kesempatan urusan politik yaitu pemilu. Itu juga bermetamorfosis menjadi bukti, walaupun organisasinya telah terjadi dibubarkan, tetapi kelompok itu masih eksis. “Mereka kemungkinan besar mampu berganti nama atau ‘rumah’ baru, tapi isinya permanen ideologi khilafah yang tersebut ingin mempreteli kebijakan negara. Saya konfirmasi ini neo HTI yang dimaksud secara pergerakan ideologi ke arah sana tapi organisasinya nggak pakai HTI,” ujarnya.
Untuk itu, Sri Yunanto berharap pemerintah baru nanti harus waspada. Apalagi pemerintah baru nanti miliki rencana permintaan anggaran lebih tinggi besar di luar anggaran rutin dengan adanya IKN, juga makan siang gratis yang digunakan dijadikan sistem ketika kampanye. Dengan demikian, sumber penerimaan harus digenjot, makanya santer dikabarkan nanti akan ada satu badan penerimaan negara seperti Dirjen Pajak, yang digunakan dipisahkan dari Kementerian Keuangan.
“Di situ serangan ideologinya sudah ada ada. Kalau saya lihat tersebar luas di dalam video tersebar luas itu misalnya mereka mendelegitimasi tentang pajak, padahal pajak adalah sumber utama penerimaan negaram” katanya.
Sri Yunanto menyarankan, selain kontra narasi yang harus terus dikerjakan untuk memerangi propaganda kelompok tersebut, juga harus ada langkah preemtif lalu preventif untuk menangani kelompok tersebut. Ini adalah penting agar kelompok ini tidaklah makin besar. Apalagi setelahnya pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada pemilihan kepala daerah serentak. Bukan tiada mungkin saja kelompok ini akan bermetamorfosis mengupayakan calon-calon ke Pemilihan Kepala Daerah serentak.
“Ini harus diwaspadai. Tapi saya tidaklah tahu apakah pemerintah seperti sudah ada punya pemetakaan kira-kira peserta ke provinsi lalu kabupaten yang digunakan memiliki kemungkinan menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan,” ujarnya.
Pelajaran pada Pemilihan Kepala Daerah serentak sebelumnya, lanjut Sri Yunanto, ada dalam beberapa tempat yang mana mengusung gagasan syariat Islam. Karena itulah, harus ada studi agar penanganan kesulitan ini tidaklah salah dan juga itu butuh ketegasan dari pemerintah.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti Pancasila
