JAKARTA – Perdebatan mengenai penduduk toxic dilarang masuk kabinet kian memanas. Menko Sektor Kemaritiman kemudian Penyertaan Modal Luhut Binsar Panjaitan yang meminta-minta Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidaklah memasukkan pihak/orang toxic ke pemerintahannya.
Pengamat kebijakan pemerintah Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun untuk benar-benar kembali terhadap konstitusi yakni memberikan kesejahteraan lalu keadilan terhadap rakyat.
“Kabinet ke depannya diperlukan dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga negara,” ujar Rocky pada kegiatan Rakyat Bersuara ke iNews TV yang dimaksud dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).
Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang digunakan meminta-minta Prabowo tidak ada meminta warga atau pihak toxic ke pemerintahan sebagai hal yang dimaksud dapat dimaknai dari bermacam sudut pandang di kalangan publik.
“Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau dapat dibilang beliau mencela dirinya sendiri,” katanya.
Mestinya Luhut menjelaskan lebih lanjut spesifik makna toxic yang digunakan tepat. “Kriteria toxic itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyimpangan, pelanggaran hukum. Kalau dimaknai secara positif ya mungkin saja maksudnya mencari pemukim yang dimaksud lebih tinggi bersih ke depannya,” ujar Zulfan.
Menurut dia, harus juga ada pemikiran matang terkait rencana penambahan jumlah agregat kementerian ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya.
“Penambahan kementerian tidaklah membebani APBN juga yang mana paling penting indikatornya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Orang Toxic Dilarang Jadi Menteri, Rocky Gerung: Kabinet Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat
