JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik dan juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi dalam sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud bisa jadi diterapkan ke Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Awal Minggu (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang digunakan sudah pernah terbukti mampu di pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh pada Finlandia, menggunakan big data analytics pada pada melakukan deteksi pola korupsi yang kerap digunakan, sehingga dapat diwujudkan policy review untuk menangguhkan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan fundamental digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga direalisasikan pada pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih lanjut mudah. “Pengawasan pemakaian anggaran akan tambahan mudah-mudahan kemudian menurunkan kemungkinan terjadinya manipulasi,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Menko Polkam Dorong Indonesia Tiru Finlandia Gunakan Big Data untuk Deteksi Korupsi
