MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, PDIP: Kembali Lagi Hukum Diakali

JAKARTA – PDIP geram putusan Mahkamah Agung (MA) yang digunakan mengubah peraturan batas usia calon kepala wilayah minimal 30 tahun. Keputusan yang disebutkan dianggap bentuk terjadinya kembali muslihat hukum untuk meloloskan putra penguasa progresif sebagai calon kepala daerah.

“Kembali lagi hukum diakali oleh hukum demi meloloskan putra penguasa forward sebagai calon kepala daerah,” ujar Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2024 PDIP Chico Hakim, Kamis (30/5/2024).

Dengan putusan itu, Nusantara dipaksa terus mengakomodir pemimpin tanpa pengalaman, rekam jejak yang mana jelas, minim prestasi, juga belum cukup umur.

Atas dasar itu, pengakalan hukum salah satu bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi. “Mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi cita-cita reformasi,” ucapnya.

Sebelumnya, MA mengambulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang digunakan mengajukan permohonan peraturan batas usia kepala wilayah minimal 30 tahun untuk dicabut. KPU pun diminta merevisi aturan tersebut.

Putusan itu tertuang pada Nomor 23 P/HUM/2024 yang dimaksud diputus Ketua Majelis Yulius dengan anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan juga anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Batas usia minimal calon kepala tempat yang digunakan tertuang di Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, MA menyatakan bahwa itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dari putusan tersebut, MA memohonkan KPU untuk mengubah PKPU yang awalnya kepala tempat minimal berusia 30 tahun menjadi terhitung sejak penetapan calon berubah menjadi pasca pelantikan.

Artikel ini disadur dari MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, PDIP: Kembali Lagi Hukum Diakali