JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik lima Penjabat (Pj) Kepala daerah untuk wilayah Maluku Utara hingga Sulawesi Selatan.
Mereka yang digunakan dilantik yakni Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj Pengelola Maluku Utara, Al Muktabar sebagai Pj Pengelola Banten, Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Pj Pengelola Gorontalo, Bahtiar sebagai Pj Gubenur Sulawesi Barat, lalu Zudan Arif Fakrulloh sebagai Pj Gubenur Sulawesi Selatan.
Pelantikan dikerjakan pada Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari terakhir pekan (17/5/2024).
Pelantikan yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 60/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian serta Pengangkatan Penjabat Pemimpin wilayah Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, juga Gorontalo.
Dalam sambutannya, Mendagri meminta-minta Pj gubernur yang dimaksud baru dilantik untuk lebih banyak fokus mengenali kemudian memajukan wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk menciptakan kebijakan yang dimaksud tepat sasaran bagi komunitas setempat.
Khusus terhadap Pj gubernur yang mana berasal dari Kemendagri, Mendagri berharap merekan dapat memperkaya pengalaman pada daerah, sehingga ke depan dapat tambahan baik di menjalankan fungsi pembinaan juga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan area yang mana melekat pada Kemendagri.
“Pejabat-pejabat dari Kemendagri ini (perlu) mempunyai pengalaman dalam daerah. Dengan makin banyak pengalaman di area maka akan mengenali wilayah dan juga kemudian setelahnya itu bisa jadi memproduksi kebijakan yang tepat,” kata Mendagri.
Mendagri mengungkapkan kelima Pj gubernur merupakan kandidat yang dipilih secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Selain itu, merek juga sudah pernah melalui seleksi yang mana melibatkan beberapa jumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan lalu Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung (Kejagung), kemudian Polri.
Artikel ini disadur dari Lantik 5 Pj Gubernur, Mendagri Harap Bisa Buat Kebijakan yang Tepat
