JAKARTA – Presiden Partai Buruh , Said Iqbal merespons Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana beberapa waktu kemudian ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan pemerintahan Nomor 21 Tahun 2024. Said mengungkapkan pihaknya akan menyelenggarakan aksi demo menuntut dicabutnya Peraturan otoritas (PP) tentang Tapera pada 6 Juni 2024 mendatang.
“Partai Buruh juga KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang tersebut akan disertai ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP Nomor 2124 tentang Tapera kemudian merevisi UU Tapera,” ujar Said Iqbal lewat keterangannya, Mingguan (2/6/2024).
Selain Tapera, ia menyebutkan pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sebagian acara pemerintah seperti Rencana Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejahteraan lalu Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang kegiatan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimaksud mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, lalu Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegasnya.
Lebih jauh, pihaknya juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga Mahkamah Agung (MA).
“Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh juga KSPI pada waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi juga judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal upah buruh atau karyawan swasta yang dimaksud dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan yang dimaksud sudah diperhitungkan.
“Semuanya dihitung lah biasa pada kebijakan yang digunakan baru itu pasti rakyat juga pasti bergabung berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai hadir di acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, ke Istora Senayan, Jakarta, Hari Senin (27/5/2024).
Jokowi menunjukkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons sibuk dari masyarakat. Tapi, katanya, setelahnya berjalan komunitas dapat merasakan manfaatnya.
“Seperti dulu waktu BPJS, ke luar yang digunakan BPI gratis 96 jt kan juga rame. Tapi setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang dimaksud akan dirasakan pasca berjalan kalau belum biasanya pro dan juga kontra,” kata Jokowi.
Artikel ini disadur dari KSPI Bakal Gelar Aksi Demo Tolak Tapera pada 6 Juni di Istana Negara
