Didik J Rachbini
Rektor Universitas Paramadina
EKONOMIpolitik sumber daya alam, khususnya pertambangan sangat bersifat politis sehingga berubah menjadi titik sentral pengaturan negara di dalam pada konstitusi. “Bumi air dan juga kekayaan alam dikuasai negara juga dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Inilah kebijakan serta perekonomian konstitusi yang dimaksud sebenarnya kemudian bersifat mendasar, tetapi pada implementasinya meleset menjadi sebesar-besar kemakmuran segelintir oligarki.
Mengingatkan semangat ekonomi konstitusi ini secara terus-menerus oleh intelektual sangat penting sebab penafsiran kebijakan bisa saja meleset sangat jauh dari semangat konstitusi tersebut. Wajah dunia usaha kebijakan pemerintah sumberdaya alam pada pada waktu ini merupakan kebalikan dari semangat konstitusi tersebut, yakni dominasi oligarki yang digunakan sangat kuat juga semakin terbuka ke publik. Banyak sektor pertambangan dikuasai oleh segelintir elite ekonomi yang tersebut mempunyai kedekatan sangat erat dengan kekuasaan politik.
Hal ini menciptakan lingkungan pada mana kebijakan lebih lanjut menguntungkan merekan daripada kepentingan umum atau lingkungan. Keterbukaan informasi di dalam pengadilan tentang blok Medan merupakan informasi ke puncak gunung es dimana pengaruh kemudian mekanisme bekerjanya sistem oligarki di dalam Bawahnya sangat jauh lebih lanjut dahsyat.
Melakukan analisa kritis tentang ekonomi kebijakan pemerintah serta kebijakan pemberian izin pertambangan mineral kemudian batubara telah semakin terlihat gamblang kemudian telah pasti sampai untuk urusan politik oligarki yang mana berjalan juga bekerja secara efektif dalam Indonesia.
Telaah tentang eksistensi oligarki serta bagaimana pengaruhnya ke bumi urusan politik lalu sebaliknya memang sebenarnya kebanyakan umum bukan semua paham dikarenakan terkait dengan pola hubungan yang dimaksud sangat tersembunyi antara planet bisnis dan juga bumi politik. Pola hubungan, mekanisme kerja, juga interaksi untuk saling memanfaatkan yang disebutkan berada di balik tabir, bersifat ekstra legal juga rahasia, juga berada pada bawah karpet sistem formal politik.
Publik bukan bisa saja mengerti secara persis juga mendalam tentang eksistensi sistem oligarki tersebut. Tetapi saat ini tabir rahasia mekanisme bekerjanya kemudian isi perut sistem oligarki dalam Negara Indonesia sudah ada terbuka secara gamblang di dalam depan umum di mana terkuak isu ijin bisnis pertambangan milik Bobby juga Kahiyang.
Mekanisme itu bekerja secara ekstra legal pada pada sistem oligarki yang tersebut sekarang diketahui ada di level puncak kekuasaan, yang digunakan dijalankan oleh Jokowi sendiri lalu keluarganya dan juga jaringan lingkar di kekuasaan.
Karena itu, demi keadilan hukum, informasi kemudian fakta hukum yang digunakan telah terbuka ini harus diselesaikan. Bobby juga Kahiyang adalah warga negara yang dimaksud tidak ada kebal hukum sehingga harus dihadirkan di pengadilan. Proses ini penting untuk menyampaikan terhadap umum bahwa hukum bersifat adil, tidak ada tumpul ke atas, tak dipakai sebagai alat politik, kemudian tidak untuk melindungi oligarki.
Sudah sejumlah yang dimaksud mengajukan permohonan anak juga menantu presiden dihadirkan di depan pengadilan, utamanya Mahfud MD, para aktivis, lalu juga rakyat yang dimaksud tak secara verbal menyatakan langsung.
Artikel ini disadur dari Kebijakan dan Ekonomi Politik Oligarki Eksploitasi Sumber Daya Alam
