IPC Diskusi Tahun 2024: Wadah Kontribusi serta Kerjasama Penegakan Hukum KI

JAKARTA – Pelanggaran kekayaan intelektual (KI) atau Intellectual Property Crime (IPC) seringkali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, padahal hal yang dimaksud mempunyai implikasi yang digunakan kritis dan juga luas terhadap perekonomian, lingkungan, lalu keselamatan konsumen.

Selain itu, IPC juga menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap pemerintah kemudian bumi bidang usaha dengan hilangnya pendapatan di mana komoditas palsu serta bajakan diimpor serta dijual. Hal yang dimaksud tentunya sangat merugikan para pencipta, desainer, inventor, dan juga para pemilik KI lainnya.

“Setiap tahunnya, pelanggaran ke bidang KI terus meningkat. Baik pada bentuk pembajakan maupun pada pengaplikasian produk-produk KI secara ilegal. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang mana bersifat holistik pada penegakan hukum di dalam bidang KI,” ucap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen membuka kegiatan IPC Wadah Tahun 2024 pada Hotel JS Luwansa Ibukota Indonesia pada Selasa (7/5/2024).

IPC Diskusi merupakan sebuah solusi yang mana diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dikarenakan kegiatan ini bersifat kolaboratif yang mana berfokus pada penanganan serta pemberantasan kejahatan aksi pidana dalam bidang KI, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Sebagaimana yang tersebut kita ketahui, Tanah Air sampai pada waktu ini masih di status Priority Watch List (PWL) pada laporan Special 301 Report oleh United State of Trade Representative (USTR) dan juga Watch List (WL) pada Counterfeit and PWL oleh European Commission (EU).

“Pada tahun 2022 lalu, DJKI membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI atau yang digunakan disebut Intellectual Property Task Force dengan tugas lalu fungsi pokok salah satunya untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL. Saat ini sudah ada ada satu puluh kementerian/lembaga yang mana tergabung pada Satgas Ops KI,” tutur Min Usihen.

Kesepuluh anggota Satgas ini, antara lain DJKI, Direktorat Jenderal Bea kemudian Cukai, Direktorat Jenderal Program Informatika, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Penyelesaian lalu Makanan, Kementerian Pendidikan lalu Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, kemudian Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, beberapa upaya juga sudah diwujudkan DJKI pada meningkatkan pelindungan KI di dalam Indonesia, di dalam antaranya pembentukan Peraturan Menteri Hukum kemudian HAM (Permenkumham) tentang Manajemen Penyidikan, perjanjian kerja sebanding dengan stakeholder baik di maupun luar negeri, juga lembaga pendidikan serta pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Kegiatan IPC Diskusi diharapkan dapat berubah jadi platform digital yang mana mewadahi partisipasi juga penguatan kolaborasi Pemerintah, di hal ini Kementerian Hukum kemudian HAM (Kemenkumham) melalui DJKI, dengan bervariasi pihak guna meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pelindungan kemudian pentingnya penegakan hukum KI ke Indonesia,” ujar Min.

Sebagai informasi, kegiatan IPC Wadah diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 6-8 Mei 2024 dengan beberapa pembahasan, ke antaranya perkembangan pelanggaran KI secara online kemudian solusinya, efektifitas dan juga efisiensi sistem rakordasi untuk menjaga dari masuknya barang-barang palsu, sharing best practice mengenai penegakan pelanggaran KI untuk meningkatkan investasi, juga strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi Indonesia.

Artikel ini disadur dari IPC Forum Tahun 2024: Wadah Kontribusi dan Kolaborasi Penegakan Hukum KI